Oleh Anlao.
Sa sedang membuka Facebook baru ketemu poster yang diunggah oleh Pimred Laolao tentang diskusi “Sejarah Penindasan Perempuan” di Sorong. De juga menulis panjang, menjelaskan bahwa keberatan sebagian perempuan terhadap narasumber laki-laki adalah keliru. De menegaskan bahwa hanya Musell Muller yang menjadi narasumber, sementara Ukam Maran sekadar mengisi panggung mini. Ia menyebut ada konsolidasi sebelumnya, ada proses menuju IWD, dan ruang-ruang yang sudah diberikan kepada perempuan. Kalimat penutupnya tegas: “Kalau Anda tidak terima karena masalah ini, Anda salah besar.” Ini membuat sa merasa ada yang bermasalah dengan bagaimana tong memahami seluruh gerakan perempuan. Untuk verifikasi itu sa langsung saja ke instagram untuk membaca konteks pembahasan.
Setelah itu, sa membaca perdebatan panjang antara Musell dan Natalia. Nama Marx, Hegel, Lenin, bahkan Locke dibawa masuk. Ternyata pembahasan itu menerangkan sesuatu yang belum selesai, yakni bagaimana tong membaca tentang akar penindasan. Terutama yang luput adalah penindasan epistemik yaitu relasi kuasa dalam produksi dan distribusi pengetahuan. Dalam diskusi itu, pengalaman perempuan dipertanyakan relevansinya, teori dijadikan fondasi legitimasi. Lalu di sa pu pikiran muncul pertanyaan: jika Rebecca membaca poster ini, apa yang akan de akan katakan?
Kalo tong ikuti pemikiran tentang epistemic injustice, persoalannya bukan tentang siapa boleh berbicara. Persoalannya itu bagaimana pengetahuan diposisikan dan siapa yang diberi otoritas untuk mendefinisikan kebenaran. Dalam debat tersebut, Musell menggunakan penguasaan teori Marxis untuk menegaskan bahwa pengalaman tidak otomatis menghasilkan pemahaman. Secara teoretis, argumen itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi ketika argumen itu dipakai dalam konteks IWD yang jadi ruang simbolik lahirnya perjuangan perempuan dan itu berubah menjadi sesuatu yang lain, pengetahuan menjadi alat dominasi.
Ini bukan soal laki-laki tra boleh memahami sejarah penindasan perempuan. Ini soal bagaimana klaim “sa lebih paham karena sa menguasai teori” dapat berfungsi sebagai bentuk testimonial quieting, ini tu pembungkaman secara halus suara yang mengalami penindasan langsung. Ketika pengalaman dianggap kurang ilmiah dibanding analisis struktural, maka secara tra langsung suara perempuan ditempatkan pada posisi epistemik yang lebih rendah. Di sini sudah, kekerasan epistemik itu bekerja: bukan dengan membungkam secara kasar, tetapi dengan menaikkan standar klaim yang hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang menguasai bahasa teori tertentu.
Poster itu sendiri berbicara. Dua wajah laki-laki terpampang di ruang yang bertajuk “Sejarah Penindasan Perempuan.” Penjelasan kemudian diberikan: Musell dipilih karena dianggap memahami sejarah panjang penindasan perempuan dari purba hingga kini. Ukam ditampilkan karena popularitasnya dapat menarik anak muda. Semua alasan itu terdengar strategis. Tapi, tong harus tahu bahwa strategi tidak pernah netral de selalu mengandung distribusi kuasa.
Ketika keputusan su diambil bahwa yang berbicara adalah laki-laki lalu dijustifikasi dengan konsolidasi dan tahapan menuju IWD, maka ruang perempuan secara simbolik sudah menyempit. Bahkan jika sebelumnya perempuan diberi banyak ruang, dalam momentum yang secara historis dimiliki oleh perempuan, representasi tetap penting. Dalam masyarakat yang masih patriarkal seperti Papua hari ini, representasi bukan sekadar teknis tapi politis.
Rebecca mungkin akan menyebut ini sebagai bentuk hermeneutical injustice itu tu pengalaman perempuan direduksi ke dalam kerangka teori yang sudah disiapkan sebelumnya. Alih-alih teori dibuka untuk dikoreksi oleh pengalaman, pengalamanlah yang diminta menyesuaikan diri dengan teori. Ketika keberatan muncul, dibalas dengan kalimat tegas bahwa yang tidak terima “salah besar.” Di situ, struktur dominasi epistemik menjadi tampak, bukan hanya di isi diskusi tetapi bahkan sejak tahap paling awal yaitu siapa yang ditampilkan, siapa yang diberi panggung, siapa yang dianggap layak.
Ironisnya, IWD sendiri lahir dari pergulatan panjang perempuan sosialis, buruh, dan aktivis lintas aliran. IWD bukan produk satu teori tunggal tapi hasil dialektika banyak suara perempuan yang justru menantang dominasi laki-laki dalam ruang politik. Maka ketika dalam ruang IWD laki-laki kembali memegang posisi penjelas utama, dan menjadikan teori sebagai legitimasi superioritas, pertanyaan Natalia menjadi relevan: apakah ini benar-benar ruang yang setara?
Masalahnya bukan pada Musell sebagai individu. Masalahnya pada pola. Jika setiap kali perempuan pertanyakan distribusi ruang, jawabannya adalah penjelasan panjang tentang teori dan kepeloporan, maka yang terjadi adalah reproduksi patriarki epistemik. Kepeloporan tanpa refleksi gender mudah berubah menjadi paternalistik. Ada klaim membebaskan, tetapi tetap mengarah ke sana karena begitu cara kerjanya.
Kalo Rebecca membaca poster itu, mungkin de tra akan langsung menunjuk dan berkata “ini salah.” De mungkin akan bertanya: siapa yang diberi otoritas untuk menafsirkan pengalaman perempuan? Apakah pengalaman perempuan dianggap sumber pengetahuan yang setara, atau hanya bahan mentah yang harus diproses oleh teori laki-laki? Dan yang paling penting tu dalam ruang yang dinamai perjuangan melawan penindasan perempuan, apakah perempuan benar-benar hadir sebagai subjek, atau masih sebagai objek analisis?
Untuk membaca situasi ini lebih jernih, penting memahami bahwa gagasan-gagasan tentang ketidakadilan epistemik muncul dari sejarah panjang perdebatan feminis yang berlapis-lapis.
Secara garis besar, gerakan feminis sering dipetakan dalam empat gelombang:
- Gelombang pertama (± 1848–1920-an) dong fokus pada hak hukum dan hak politik perempuan, termasuk hak pilih.
- Gelombang kedua (± 1960-an–1980-an) dong fokus pada kerja, tubuh, reproduksi, kekerasan domestik, dan kritik patriarki sebagai struktur.
- Gelombang ketiga (± 1990-an–2000-an) dong menekankan pluralitas pengalaman, identitas, dan kritik terhadap feminisme arus utama yang terlalu homogen.
- Gelombang keempat (± 2010-an–sekarang) dong fokus ke feminisme digital, kampanye kekerasan seksual, politik representasi, serta kritik terhadap dominasi simbolik di ruang publik.
Dari pergulatan itu, kritik pascakolonial seperti yang diajukan Gayatri Chakravorty Spivak (1988) menjadi penting, terutama ketika de memperkenalkan gagasan epistemic violence yaitu subjek yang tertindas sering “tidak bisa berbicara” bukan karena tidak punya suara, melainkan karena struktur pengetahuan tidak mengakui suara mereka sebagai pengetahuan yang sah. Ini menjawab apa yang Mussel bilang, “Kenapa semua perempuan tidak terlibat dalam perjuangan, padahal mereka hari2 ditindas? Mereka MENGALAMI, PENGALAMAN mereka adalah ditindas selama 1X24 jam, tapi kenapa mereka tidak berjuang?”. Lalu Miranda Fricker (2007) merumuskan konsep yang lebih sistematis tentang epistemic injustice, terutama testimonial injustice dan hermeneutical injustice.
Dalam lintasan perdebatan lanjutan, pemikir feminis seperti Rebecca Mason itu sering dibaca berdekatan dengan gagasan Kristie Dotson yang membantu memperhalus cara tong tuk bisa mengenali bentuk-bentuk dominasi epistemik yang bekerja secara lebih senyap, misalnya:
- Testimonial quieting itu ketika suara dibungkam karena tidak dianggap kredibel sebagai sumber pengetahuan.
- Testimonial smothering itu ketika subjek membatasi ucapannya karena audiens tidak siap memahami secara adil.
- Hermeneutical injustice itu ketika pengalaman tidak mendapat kerangka tafsir yang memadai dalam ruang publik.
- Epistemic exploitation itu ketika kelompok tertindas terus-menerus diminta menjelaskan pengalaman mereka untuk mendidik kelompok dominan, sementara struktur kuasa tidak berubah.
Jika tong terapkan pada konteks Sorong ini, kritik menjadi lebih tajam, ketika teori dijadikan standar tunggal kebenaran dan pengalaman perempuan dianggap kurang relevan, maka risiko testimonial quieting dan hermeneutical injustice menjadi nyata. Bukan karena teori itu salah, tetapi karena de diperlakukan sebagai otoritas su selesai atau final yang tra perlu dikoreksi oleh pengalaman.
IWD lahir dari politik yang sangat konkret: buruh perempuan, tuntutan ekonomi-politik, dan pengalaman hidup yang selama ini ditolak sebagai pengetahuan sah. Dari awal, gerakan perempuan selalu membawa pertanyaan yang sama: siapa yang menjelaskan penindasan perempuan: perempuan sendiri, atau kerangka teori yang disusun dan dipimpin pihak dominan? Di sinilah persoalan epistemik itu trus berulang: pengalaman perempuan sering dicap “subjektif”, “emosional”, atau “sekadar cerita”, padahal justru dari pengalaman itulah struktur patriarki bisa dibongkar. Karena itu, kalau tong mau lakukan analisis sampai ambil kesimpulan, pengalaman dan teori tra perlu, bahkan tra boleh dipisahkan. Pengalaman memberi data dan arah, teori membantu membaca pola dan sistem, lalu keduanya saling koreksi supaya kesimpulan yang diambil bukan cuma rapi di kepala, tapi juga adil terhadap subjek yang mengalami.
Karena itu, ketika sebuah ruang bernama “Sejarah Penindasan Perempuan” digelar dalam momentum menuju IWD, tetapi panggung utamanya diisi laki-laki dan keberatan perempuan dijawab dengan klaim otoritas teoretis, persoalan yang muncul bukan sekadar teknis acara. Tapi, de menyentuh inti: siapa yang diberi hak untuk menjadi subjek pengetahuan. Jadi, ini penting itu tong tetap perhatikan.
Tong tahu bahwa gerakan perempuan tra menolak laki-laki belajar atau berbicara tentang isu perempuan. Yang diharapkan justru sebagai laki-laki tong selalu memeriksa keputusan yang mau diambil: apakah ini sudah setara atau belum? Apakah ruang yang disusun sudah memberi tempat yang adil bagi suara perempuan? Apakah posisi yang kita ambil membantu membuka ruang, atau justru tanpa sadar menutupnya?
Belajar dan berbicara tu penting. Tetapi lebih penting lagi kalo kesadaran untuk tidak secara otomatis menempatkan diri sebagai pusat penjelas. Keadilan bukan hanya soal isi pembahasan, tetapi juga tentang bagaimana keputusan diambil dan siapa yang diberi ruang dalam keputusan itu. Mengabaikan itu, justru kita jadi pelopor penindasan secara epistemic.
Akhirnya, sa menutup Instagram, tapi pertanyaan itu sebenarnya blum selesai. Tong masih akan terus berdiskusi dan belajar supaya adil dalam memutuskan sesuatu. Diskusi tentang penindasan perempuan bukan hanya soal sejarah purba atau teori Marxian, tetapi juga tentang siapa yang berbicara, siapa yang mendefinisikan, dan siapa yang dianggap paling paham. Di situ perjuangan epistemik sebenarnya berlangsung sampe pada ujung keputusan konkret yang kitong ambil.
Semoga catatan ini memperkaya wawasan kitong tentang penindasan secara umum, dan secara khusus tentang penindasan terhadap perempuan yang tra hanya terjadi secara fisik, psikis, atau digital, tetapi juga secara epistemik ketika suara dilemahkan, pengalaman diragukan, dan ruang bicara diatur tanpa kesadaran.
