Penulis : Anez Giay
Tanah Papua bukan sekadar wilayah yang “tertinggal” seperti narasi “stigma” resmi negara. Ia
adalah ruang yang terus-menerus diproduksi sebagai zona konflik untuk menopang satu
kepentingan utama, ekstraksi sumber daya alam. Di balik jargon pembangunan dan integrasi
nasional, terdapat relasi kuasa yang bekerja secara sistematis militerisasi untuk mengamankan
kapital, dan kapital untuk membiayai keberlanjutan kontrol negara. Dalam kerangka ini, Papua
tidak pernah benar-benar “diintegrasikan”; ia justru dikelola sebagai koloni internal.
Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang oleh banyak kalangan dianggap cacat secara
demokratis, Papua masuk ke dalam orbit kekuasaan Indonesia melalui mekanisme yang lebih
mencerminkan kooptasi daripada partisipasi. Apa yang kemudian disebut sebagai “integrasi”
justru membuka jalan bagi fase baru eksploitasi. Negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat
Papua, melainkan sebagai fasilitator bagi masuknya modal besar yang dinamakan Imprealisme.
Dalam buku Ferry Valdano Akbar, yang berjudul Konfrontasi Militer di Irian Barat, militerisasi
di Tanah Papua tidak bisa dipahami sebagai respons semata terhadap adanya perlawana dari
Tentara Nasional Papua Barat. Namun jauh dari itu adalah prasyarat struktural bagi berjalannya
ekonomi ekstraktif. Tambang-tambang besar, proyek-proyek Perkebunan kelapa sawit, hingga
eksploitasi hutan skala luas membutuhkan satu hal yaitu stabilitas yang dipaksakan. Dalam
konteks ini, militer tidak berdiri netral, ia menjadi aktor yang terlibat langsung maupun tidak
langsung dalam pengamanan investasi.
Simbol paling telanjang dari relasi ini Adalah penandatanganan kontrak karya antara pemerintah
Indonesia dan Freeport-McMoRan, dilakukan tanpa melibatkan Orang Asli Papua sebagai
pemilik sah atas tanah (hak ulayat). pada tahun 1967. Kontrak ini ditandatangani bahkan sebelum
status politik Papua benar-benar ditentukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969 (Pepera).
Di sinilah kontradiksi besar muncul, namun Pepera 1969 masih jadi kontroversial hingga saat ini,
bagaimana mungkin sebuah wilayah yang belum sah secara politik sudah dijadikan objek
eksploitasi ekonomi? Tambang Grasberg adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia, tetapi
kekayaan yang dihasilkan tidak pernah benar-benar mengalir ke masyarakat adat di sekitarnya.
Sebaliknya, yang tersisa adalah kerusakan ekologis, marginalisasi sosial, dan konflik
berkepanjangan. Dalam logika ini, tanah Papua direduksi menjadi komoditas, sementara manusia
Papua direduksi menjadi hambatan atau objek.
Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Tanah Papua menegaskan bahwa situasi
ini bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang kolonialisme. Perbedaannya
hanya pada aktor dan bentuk. Jika dulu kolonialisme dijalankan oleh kekuatan Eropa, kini ia
beroperasi melalui negara-bangsa modern yang bersekutu dengan kapital global. Pola dasarnya
tetap sama, penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya, dan penundukan penduduk asli.
Dalam konteks ini, penggunaan istilah “pembangunan” perlu dipertanyakan secara radikal.
Pembangunan untuk siapa? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan? Ketika jalan,
bandara, dan infrastruktur dibangun, tetapi masyarakat adat kehilangan tanahnya, maka
pembangunan tersebut tidak lebih dari alat ekspansi kapital. Ia bukan solusi, melainkan bagian
dari masalah.
Militerisasi memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses ini berjalan tanpa
gangguan berarti. Operasi keamanan yang terus berlangsung menciptakan atmosfer ketakutan
yang sistemik. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis
dan struktural. Pembatasan ruang gerak, kriminalisasi aktivis, hingga stigmatisasi terhadap orang
Papua sebagai “separatis” menjadi bagian dari strategi kontrol.
Namun, seperti yang ditunjukkan dalam Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di
Tanah Papua saat ini, masyarakat Papua tidak pernah diam. Perlawanan hadir dalam berbagai
bentuk dari aksi politik, mobilisasi massa, hingga perjuangan bersenjata. Tetapi yang sering
diabaikan adalah bentuk perlawanan kultural yang justru paling bertahan lama.
Di sinilah film Pesta Babi yang di sutradarai oleh Cypri P. Dale dan Dandhy Laksono menjadi penting sebagai medium refleksi. Film ini memperlihatkan bahwa di tengah tekanan militer dan penetrasi kapital, masyarakat Papua masih mempertahankan ruang-ruang kehidupan yang otonom. Pesta babi bukan sekadar ritual adat, ia adalah bentuk afirmasi identitas dan solidaritas kolektif. Dalam setiap praktik budaya, terdapat penolakan diam-diam terhadap logika kapitalisme yang ingin mereduksi segala sesuatu menjadi nilai tukar.
Namun, bahkan ruang kultural ini tidak sepenuhnya steril dari intervensi. Modernisasi yang
dipaksakan, masuknya ekonomi pasar, dan perubahan struktur sosial perlahan-lahan menggerus
makna tradisi. Apa yang dulunya sakral mulai direduksi menjadi komoditas. Dalam titik ini, kita
melihat bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui senjata dan perusahaan, tetapi juga
melalui transformasi nilai.
Jika kita membaca Papua secara jujur, maka kita harus mengakui bahwa yang terjadi bukan
sekadar konflik biasa. Ini adalah konflik struktural yang berakar pada ketimpangan kekuasaan.
Negara, militer, dan korporasi membentuk aliansi yang kuat, sementara masyarakat Papua berada
dalam posisi yang terus-menerus dilemahkan.
Pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi bagaimana “menyelesaikan konflik Papua” dalam
kerangka keamanan, tetapi bagaimana membongkar struktur kolonial yang menopangnya.
Selama tanah masih diperlakukan sebagai objek eksploitasi, selama militer masih menjadi alat
utama pengelolaan wilayah, dan selama suara rakyat Papua masih dianggap ancaman, maka tidak
akan ada perdamaian yang sejati.
Dalam konteks global, apa yang terjadi di Papua juga mencerminkan krisis yang lebih luas, krisis
kapitalisme ekstraktif. Dari Amerika Latin hingga Afrika, pola yang sama terus berulang tanah
dirampas, masyarakat adat disingkirkan, dan kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan
segelintir elit. Papua adalah bagian dari peta besar ini.
Karena itu, berbicara tentang Papua berarti juga berbicara tentang keadilan global. Ini bukan
hanya soal satu wilayah, tetapi tentang bagaimana dunia modern memperlakukan mereka yang
berada di pinggiran. Dalam hal ini, Papua mengajarkan satu hal penting, bahwa di tengah
dominasi yang begitu kuat, perlawanan tetap terus berlanjut hingga saat ini.
Seperti yang tergambar dalam Pesta Babi, kehidupan terus berjalan. Di tengah bayang-bayang
kekerasan dan eksploitasi, masyarakat Papua tetap menciptakan ruang-ruang kebebasan mereka
sendiri. Di situlah letak harapan bukan pada negara atau korporasi, tetapi pada kemampuan
rakyat untuk bertahan dan melawan.
Yang terjadi hari ini di Tanah Papua adalah cermin. Ia memantulkan wajah kekuasaan yang
telanjang, militer yang menjaga tambang, Proyek Strategi nasional yang membiayai
kekuasaan, dan rakyat yang terus didorong ke pinggiran. Jika tidak ada perlawanan rakyat untuk
menentukan nasibnya sendiri jangan heran, jika, yang akan terus berulang hanyalah siklus yang
sama eksploitasi, perlawanan, represi.
Abdullah Öcalan,
“Suatu bangsa bisa saja tidak dihancurkan secara
fisik, tetapi jika identitas dan kebebasannya dirampas,
maka ia sedang dimatikan secara perlahan.”
Referensi
1) Leith, Denise. The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. Honolulu:
University of Hawai’i Press, 2003.
2)Suryawan, I Ngurah. Papua vs Papua: Kekerasan dan Fragmentasi Identitas.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
3)Widjojo, Muridan S. (Ed.). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the
Present and Securing the Future. Jakarta: LIPI, 2009.
4)Chauvel, Richard. Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and
Adaptation. Washington: East-West Center, 2005.
5)Drooglever, Pieter J. An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self
Determination in West Papua. Oxford: Oneworld Publications, 2009.
