Oleh: Nare Rukab
Pendahuluan.
Antonio Gramsci lahir di Ales sebuah kota kecil di Sardinia Italia pada 22 January 1891. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Sejak kecil ia mempunyai kelainan di tubuhnya. Gramsci juga hidup dalam situasi ekonomi yang sulit. Selama hidupnya nalar Gramsci yang cerdas dan semangatnya yang menyala-nyala harus berhadapan dengan tubuhnya yang sakit-sakitan dan keadaan ekonomi keluarga yang jauh dari kata cukup. Gramsci sebagai orang muda dengan semangat juang tinggi, ia menganut Sardismo (Gerakan nasionalisme Sardina) yang memperjuangkan kemerdekaan pulau yang ada di tengah laut Mediterania dari negara Italia.
Kehidupan keluarga Gramsci terbilang sangat miskin, mulanya ayahnya bekerja di perkantoran namun dipecat dan dipenjara karena dituduh melakukan pelanggaran administrasi. Sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membantu kebutuhan ekonomi keluarga sebagai tukang jahit. Demi ikut membantu ekonomi keluarga, Gramsci dan kakaknya , Genaro bekerja di kantor bekas tempat ayahnya bekerja dulu. Pekerjaannya itu terasa cukup berat jika dibandingkan dengan tenaganya, namun kondisi ekonomi yang sulit membuatnya giat bekerja keras.
Meskipun hidup dengan kondisi yang sangat sulit, ia tidak pernah putus asa dan tetap melanjutkan sekolahnya. Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1902, sempat tertunda selama beberapa tahun, karena ia harus bekerja. Namun karena kecerdasannya yang luar biasa, ia dapat kembali melanjutkan pendidikan menengah pada tahun 1905. Ia menjadi salah satu siswa yang paling berprestasi di lingkungannya dan akhirnya ia memperoleh beasiswa ke Universitas Turin. Sebuah pusat industri dan intelektual di Italia Utara. Namun Gramsci tidak menyelesaikan gelar akademiknya, dan meninggalkan universitas pada tahun 1915. Di dunia kampus lah ia bersentuhan dengan gerakan pekerja dan gagasan sosialisme. Di sana ia mulai berhubungan dengan federasi pemuda sosialis dan memutuskan untuk bergabung sebagai anggota partai sosialis Italia pada tahun 1914. Jejak politiknya tersebut juga sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Marxisme yang mulai tersebar di antero Eropa sejak revolusi Industri terjadi. Gramsci muda berorganisasi, mengorganisir dan menulis di berbagai media cetak dan mencetuskan salah satu teorinya tentang “Hegemoni.”
Melalui tulisan ini saya akan berusaha mengulas sedikit pemikirannya juga sebagai ajakan untuk mempelajarinya secara bersama.
Konsep Teori Hegemoni.
Kata Hegemoni sebelum dipakai oleh Gramsci telah digunakan lebih dahulu oleh Plechanov, Lenin, Axelrod, dan Lukacs untuk merujuk pada kepemimpinan politik ploretariat- misalnya ketika erkoalisi dengan kaum tani. Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut “Eugemonia”. Sebagaimana dikemukakan dalam prakteknya di Yunani, istilah ini diterapkan untuk menunjukan dominasi posisi oleh negara-negara kota (polis atau city-states) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar. Pola serupa juga dapat kita amati hari ini pada imperialisme US yang menghegemoni negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lainya. Bentuk kompleksnya adalah dominasi antara penjajah dan rakyat terjajah. Hegemoni kerapkali berperan dalam mengganggu atau mengaburkan kesadaran rakyat tertindas atas realitas objektif yang terjadi di depan mata.
Antonio Gramsci menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan dan opini-opini tidak lahir begitu saja dari otak seseorang, melainkan berasal dari pusat informasi, iradiasi, penyebaran dan persuasi (Faruk, 2014:132). Gramsci menyebut bahwa kepemimpinan itulah yang disebut sebagai hegemoni. Sehingga secara literal hegemoni berarti “kepemimpinan” yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan, membangun, menyebarkan informasi baik dan buruk untuk menghegemoni rakyatnya.
Dalam pandangan Friedrich Engels (bersama Karl Marx), menyatakan bahwa hegemoni merujuk pada dominasi politik dan ideologis kelas penguasa (borjuis/kapitalis) atas kelas pekerja (proletar) dalam masyarakat kapitalis. Engels melihatnya sebagai cara kelas kapitalis menggunakan ideologi, budaya, dan institusi negara untuk mempertahankan status quo dan melanggengkan penindasan tanpa perlu mengandalkan kekerasan fisik. Berangkat dari konsep ini, kita dapat memahami cara kerja oligarki atau kapitalis birokrat di Indonesia. Ketika dokumenter Pesta Babi menjadi viral di seluruh Indonesia,para penguasa yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di selatan Papua, Merauke, berusaha untuk membangun dan menyebarkan opini kontroversial yang tujuannya untuk mengalihkan fokus publik dari apa yang sesungguhnya terjadi di Papua.
Oligarki atau kapitalisme birokrat yang terlibat dalam proyek ini menyebarkan informasi di berbagai platform media, seminar bahkan di saluran TV nasional yang terpercaya. Mereka berupaya untuk mendelegitimasi informasi dengan cara meyakinkan publik bahwa situasi yang tergambar dalam Pesta Babi tidak benar dan bersifat propaganda, serta dipenuhi oleh kepentingan aisng. Padahal kita semua tahu bahwa dokumentasi di Film Pesta Babi tersebut menggambarkan kondisi nyata Tanah Papua hari ini yang diwarnai oleh perampasan lahan untuk kepentingan bisnis kelas pemodal. Inilah yang Gramsci katakan soal penguasa yang akan terus berusaha menghegemoni rakyat agar dominasi kekuasaan yang sudah dibangunnya tidak luntur dan eksistensinya terjaga aman.
Gramsci menemukan ada tiga tingkatan dalam hegemoni. Pertama, Hegemoni total (Integral). Dalam penjabarannya ia menjelaskan bahwa tingkatan ini menunjukan bahwa masyarakat pada umumnya memandang perintah yang disampaikan kelas penguasa sebagai sesuatu yag final dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.
Kedua, Hegemoni merosot (Decadent). Pada tahap ini, kepercayaan dan ideologi penguasa mulai luntur. Masyarakat mulai mempertanyakan dominasi tersebut sehingga muncul bibit-bibit perlawanan atau potensi disintegrasi. Ketiga, Hegemoni minimum. Ia menjelaskan bahwa pada tahap ini elit politik, intelektual dan kelas lainnya bersandar pada kesamaan hegemoni ideologi dan kebutuhan yang diperjuangan (Patria, N dan Arief, A, 1999). Penguasa hanya mampu membuat keputusan tanpa dukungan atau kesepakatan murni dari rakyat.
Relevansi Teori Hegemoni Antonio Gramsci dengan Kondisi Penjajahan di Papua
Jika kita melihat penjelasan tentang konsep hegemoni oleh Gramsci, F. Engels dan Karl Marx di atas, kita dapat melihat secara langsung hubungannya dengan situasi penjajahan di tanah Papua: bahwa ada berbagai cara yang dimainkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang berkuasa di atas tanah Papua guna untuk melanjutkan upaya pendudukan dan mempertahankan status quo-nya. Entah itu melalui kekerasan yang terus dipelihara, ataupun melalui kuasa media dan produksi pengetahuan yang menghancurkan nilai lokal. Rangkaian situasi inilah yang menyebabkan rakyat Papua, secara tidak sadar, terkungkung dalam penindasan, penghisapan dan eksploitasi yang masif terjadi di atas tanah adatnya. Ini lah wajah kolonialisme Indonesia di Papua.
Beberapa Bentuk Hegemoni Kolonial Indonesia di Papua
Pertama, agresi militer Indonesia yang dimulai sejak 1961 sampai dengan hari ini. Kekerasan militeristik tersebut telah menyebabkan berbagai pelanggaran HAM berat, pengungsian, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan tanah adat dan kekerasan tidak manusiawi lainnya terhadap bangsa Papua. Sejarah dunia mencatat bahwa salah satu upaya negara kolonial untuk mengekspansi wilayah jajahannya, adalah dengan penggunaan kekerasan atau agresi militer untuk menaklukan bangsa, seperti pada modus kolonialisme-pendudukan Inggris di tanah Aborigin – yang kita kenal hari ini sebagai Australia, atau penjajahan Israel atas Palestina yang masih berlangsung hingga hari ini. Indonesia dalam pendudukannya terhadap bangsa Papua yang telah mendeklarasi kemerdekaannya pada 1 Desember 1961 – juga menggunakan modus kekerasan serupa.
Selain melakukan operasi militer untuk membungkam perlawanan gerilyawan di seluruh tanah Papua, aparat keamanan (Polisi dan Militer) juga sering terlibat dalam operasi pengendalian narasi publik, untuk mengaburkan kekejian yang mereka lakukan. Di sosial media, kita sering melihat konten pencitraan aparat militer yang merekam dirinya sendiri saat memberi bantuan kepada masyarakat sekitar atau terlibat dalam aktivitas pembangunan jalan di kampung dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Bobon Santoso yang ia namai dengan program Kuali Merah Putih. Program masak-masak yang dipimpin mas Bobon – yang berperan sebagai chef – telah dilakukan hampir di seluruh tanah Papua. Hal ini tentu membawa kontradiksi dan ironi tersendiri, mengingat program makan bersama ini dilakukan di beberapa wilayah yang masyarakat adatnya sedang dirampas tanah dan sumber daya alamanya, seperti di Merauke. Program makan-makan pencitraan ini juga dilakukan di lokasi pengungsiaan akibat konflik bersenjata seperti di Kwiyawagi adan daerah di pegunungan Papua lainnya. Dalam video propaganda tersebut, kita lihat bagaimana makanan dibagikan ke masyarakat sembari direkam dan dipertontonkan kepada publik.
Apa yang dilakukan oleh Bobon menjadi viral di berbagai media massa baik secara luring maupun daring. Kesempatan ini digunakan militer Indonesia sebagai alat propaganda untuk membangun hegemoninya, seakan-akan militer hadir sebagai pemberi makan yang baik, penyedia gizi masyarakat. Tidak terbatas di situ saja militer Indonesia juga sering terlibat sebagai tenaga pengajar di ruang-ruang kelas yang tidak diisi oleh guru. Dengan seragam militer, mereka mengajar murid dengan dalil memberikan pengajaran karakter bagi anak-anak usia sekolah. Karakter apa kira-kira akan diajarkan oleh para aparat yang boleh menggunakan kekerasan atas nama menjaga keamanan tersebut? Semua ini saya pikir bermuara pada satu tujuan : membangun citra positif.
Jika dilihat dalam konsep Hegemoni rangkaian upaya di atas bertujuan untuk mengubah narasi kekerasan menjadi kebaikan. Target utamanya adalah rakyat Indonesia dan Papua yang hidup dalam kepasrahan dan ketidakberdayaan.
Padahal nyatanya militer Indonesia adalah pembunuh, pemerkosa, perampas, pencuri dan merupakan pelaku utama konflik di atas tanah Papua. Sudah terdapat banyak bukti operasi yang mereka lakukan sejak tahun 1961 sampai dengan hari ini. Beberapa operasi yang dilakukan seperti; Operasi Trikora (1961-1962), Operasi Jayawijaya (1963-1965), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Baratayudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967) dan Operasi PEPERA (1961-1969) dan sekarang operasi damai Cartenz, Habema dan sebagainya.
Media massa menjadi alat propaganda penjajahan Indonesia untuk membangun dominasinya,dengan cara menyebarkan propagnda aktivitas versi aparat keamanan. Media menjadi senjata ampuh untuk membentuk kesadaran semu rakyat tertindas. Negara memainkan peran penting dalam mengcounter narasi ketika terjadi kekerasan di lapangan.
Pada konteks hegemoni negara yang mengakar ini, salah satu alat yang paling ampuh untuk membangun kesadaran rakyat dan juga membebaskan umat manusia, adalah pendidikan, secara lebih khusus adalah “Pendidikan Kaum Tertindas”, sebuah gagasan radikal oleh Paulo Freire.
Namun jika kita melihat realita sistem pendidikan Indonesia di Papua, di sana tujuannya tidak untuk membebaskan, memerdekakan dan membawa rakyat untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Melainkan yang terjadi adalah mengarahkan manusia Papua jauh dari pada realitas objektif. Murid menjadi bank dan guru menjadi dewa, dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum yang digunakan di Papua tidak mampu menjelaskan kenyataan penindasan yang terus terjadi. Pendidikan di bumi Cendrawasih telah dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melanggengkan kekerasan kolonial. Pengetahuan yang ditanamkan difokuskan pada wawasan kebangsaan, belajar sejarah nusantara seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah Papua. Bahkan di sekolah anak Papua diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Mama tidak diwariskan atau bahkan diajarkan sama sekali. Tentu saja hal ini berhasil dan telah menyebabkan lahirnya nasionalisme ganda terhadap orang Papua.
Ada kondisi lain yang tak kalah mengkhawatirkan terutama di beberapa daerah yang menjadi pusat konflik bersenjata. Gedung sekolah digantikan menjadi pos-pos militer, dan aparat keamanan menjadi tenaga pendidik lengkap dengan semua perangkat senjatanya). Pendidikan seperti apa yang diharapkan dapat diperoleh oleh anak-anak Papua dengan kenyataan seperti itu, selain menciptakan trauma kekerasan bekerpanjangan. Pendidikan seharusnya menjadi alat yang membebaskan bukan membangun hegemoni penjajah yang membunuh pemikiran manusia. Dengan berbagai contoh di atas disimpulkan bahwa negara telah berhasil untuk membangun hegemoni kesadaran di tengah rakyat Papua. Guna mempertahankan status quo penjajahan di tanah Papua.
Saya ingin juga menyoroti peran agama sebagai ajaran pengikat manusia dengan berbagai latar belakang, cara berpikir, pola perilakuyang berbeda-beda, sekaligus sebagai hegemoni. Agama menawarkan tata nilai yang membawa orang pada kehidupan paripurna. Di sisi lain, agama menawarkan ajaran kekelan setelah kehidupan yang penuh dengan penderitaan.
Di tengah kehidupan yang tidak pasti dan realitas penjajahan di Papua, para pemuka atau tokoh agama dalam pewartaan mereka seringkali gagal menarik benang merahnya dengan kondisi penjajahan di Papua.
”Bukankah yang berhak atas kehidupan hanyalah Tuhan, tetapi bagaimana dengan nyawa manusia Papua yang ditembak oleh militer Indonesia?”
Jika para religius tidak mampu menjelaskan realitas penindasan menggunakan ajaran agama, maka benar apa yang dikatakan Karl Marx bahwa “Agama adalah candu bagi rakyat. Ia adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berhati, dan jiwa dari kondisi kita yang tak berjiwa.”
Sehingga agama pun menjadi alat hegemoni penjajah yang membuat rakyat untuk melupakan kondisi penjajahan. Agama sudah seharusnya melayani kemanusian, jika gagal, ia hanya berakhir sebagai candu bagi rakyat tertindas – dan sebagaimana candu, ia memabukkan dan membuat lupa akan problem hidup untuk sementara waktu, tanpa benar-benar mengubah keadaan.
Referensi:
Encyclopedia Britannica dikutip oleh Nezar Patria & Andi Arief
Franz Magnis-Suseno, Dalam Bayang-Bayang Lenin (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 172.
Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni, 115
Wattimena, R. A. A. (2019). Agama dan kekuasaan: Tinjauan trans keilmuan dan kritik ideologi. Ary Suta Center Series on Strategic Management, 46.
