Oleh: J. A. Goulap
Kebudayaan merupakan puncak tertinggi peradaban manusia yang memberikan ruang kepada setiap orang untuk membangun hubungan emosional dan menciptakan tatanan sosial. Sebagai sebuah entitas masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia, kelompok masyarakat budaya lebih mengarah pada pola-pola pemikiran serta tindakan yang terlihat dalam aktivitas keseharian.
Pada dasarnya, kebudayaan merupakan identitas sebuah bangsa. Dapat juga dikatakan bahwa kebudayaan adalah cara hidup tertentu atau proses dari hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk membawa pembaruan besar pada tatanan dunia. Kebudayaan juga diartikan sebagai upaya masyarakat untuk menjawab tantangan zaman dengan menciptakan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.
Dinamika yang dikonstruksikan dari masalah-masalah sosial menciptakan sistem nilai; merawat keberagaman budaya membentuk struktur sosial; entitas sebuah kelompok masyarakat adat. Konsep kebudayaan sangatlah nyata sehingga menjamin keberlangsungan hidup setiap manusia dan melindungi kelompok etnik dalam sebuah bangsa.
Keberagaman dan Identitas Masyarakat Adat
Kebudayaan juga bukan hanya tanda peradaban, tetapi simbol keberagaman. Ada banyak kelompok etnik di bangsa ini, banyak kisah yang mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang menyangkut kehidupan masyarakat tradisional dengan corak kebudayaan yang alami—menjaga batas-batas wilayah untuk bertahan hidup, atau yang disebut sebagai kedaulatan pangan.
Corak kehidupan dan langkah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan identitas budaya yang maju.
Krisis Lingkungan, Tantangan Global dan Ketidakadilan dalam Kebijakan Pembangunan
Masalah-masalah lingkungan sudah menjadi isu dunia, di mana setiap manusia dituntut memiliki kesadaran dan berupaya untuk mendorong serta mengampanyekan kesadaran politik sebagai bentuk edukasi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan dari ancaman global.
Masalah lingkungan menjadi isu yang menimbulkan kegelisahan dan kecemasan karena menyebabkan kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan menjadi ancaman bagi masyarakat adat. Tampaknya, pemahaman tentang masalah-masalah lingkungan atau yang disebut sebagai keadilan iklim belum menjadi konsen utama. Sebagian kalangan masih menganggap bahwa kemajuan zaman modern akan membawa perubahan sosial bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan akibatnya.
Masyarakat adat selalu diperhadapkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertentangan dengan hukum-hukum lingkungan dan tidak mengutamakan asas keadilan yang berpihak kepada masyarakat adat. Namun, mereka justru menjadi pihak yang selalu dirugikan secara politik.
Jika tanah mereka diambil, sebagian kawasan hutan dibabat, maka ruang hidup mereka akan terancam, dan dapat dipastikan masyarakat adat akan terancam punah. Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Kebudayaan tidak lagi dianggap sebagai warisan nenek moyang atau keindahan yang esensial, tetapi diidentikkan dengan komoditas politik yang sering diperalat untuk kepentingan tertentu.
Kebijakan Berpihak dan Perlindungan Hak Adat
Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat—peraturan yang melindungi hak-hak adat, hak ulayat, dan hukum yang mempertimbangkan wilayah-wilayah adat.
Dalam kaitan ini, harus melibatkan peran pemuda adat dan masyarakat adat, memberikan kesempatan dalam bidang usaha sebagai upaya pemberdayaan, serta membuka akses modal yang inklusif.
Gerakan Pemuda Adat dan Perjuangan Keadilan
Gerakan Pemuda Adat harus berupaya mendorong kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat adat, sekaligus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kepentingan bersama dalam menjaga kelompok masyarakat adat.
Keterlibatan unsur masyarakat adat dalam mengawal serta mendorong kebijakan pemerintah penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan yang bersifat eksploitatif terhadap masyarakat adat.
Urgensi Regulasi dan Pengakuan Hukum
Dalam hal apa pun, intensitas kehadiran masyarakat adat harus diakui dan dilibatkan dalam penyusunan kerangka kebijakan yang menyasar kepada mereka. Jalan satu-satunya untuk melindungi keberadaan masyarakat adat adalah dengan segera disahkannya regulasi atau Undang-Undang Masyarakat Adat.
Kebutuhan ini merupakan bagian paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengupayakan agar keberadaan masyarakat adat diakui secara sah.
Polemik Kebijakan Nasional dan Ancaman terhadap Masyarakat Adat
Polemik yang terjadi dalam kebijakan pemerintah pusat—terutama dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN)—sering kali bermasalah dalam pelaksanaannya. Imbas dari kebijakan tersebut membuat ruang hidup masyarakat adat semakin terpinggirkan, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
Akar dari konflik perebutan sumber daya alam antara negara dan masyarakat adat adalah kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan politik kekuasaan. Jurang yang terjadi selalu berpusat pada dua kepentingan besar ini di bawah rezim kekuasaan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat.
Tumpang tindih undang-undang pertanahan juga sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan, yang berakibat pada eksploitasi berlebihan.
