Oleh : Ferderika Wenda
2 September 2025 – Sepaham Pemuda-Pemudi Beam Kwiyagi (SPPBK) melakukan Aksi Bisu di Bundaran Tugu Tiom. Aksi berjalan dari pukul 10.00-14.00 Waktu Papua.
Ketua Sepaham Pemuda-Pemudi Beam Kyiwagi (SPPBK) Bujung Jigibalom menyampaikan bahwa hari ini mereka melakukan aksi bisu dalam upaya menanggapi Pendropan Militer dengan skala besar, yaitu sekitar 18 Dalmas yang berisi sekitar 128 orang anggota Militer yang dikirim ke Papua Pegunungan. Hal ini ditambah lagi dengan adanya penambahan Pasukan pada hari Jumat lalu, dimana sekitar 6 Dalmas dikirimkan kembali.
.Aksi Demo Damai juga telah di lakukan oleh Pemuda Peduli Kabupaten Lanny Jaya mengenai Penolakan Militer. Aksi ini dilakukan di Kantor DPR pada tanggal 20 Agustus kemarin, namun bukannya Militer semakin mengurang, tetapi justru semakin bertambah. Aksi tersebut tidak mendapat tanggapan serius dan sebab itu hari ini kami SEPAHAM melakukan Aksi Bisu ini karena tidak ada pergerakan dan tidak ada kebijakan tertentu dari pemerintah Daerah dan juga DPR yang bisa menarik Militer Non organik.
Melihat situasi Papua hari dengan kehadiran Militer organik dan Non-organik dalam jumlah besar di Lanny Jaya, seperti di Distrik Kuyuwage, Distrik Goa Balim, Distrik Melagi dan Distrik Melagineri yang telah mengakibatkan gangguan kenyamanan hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebab tanpa ada kondisi darurat yang terjadi di Lanny Jaya, tiba-tiba Pendropan Militer dikirinkan dalam jumlah banyak ke wilayah masyarakat sipil.
Kondisi ini sangat mengganggu psikologi masyarakyat sipil secara massal dan dapat mengakibatkan trauma mendalam untuk hidup di atas Tanahnya sendiri secara aman sebab Masyarakat Sipil di Papua telah lama hidup dalam trauma bayang-bayang bersenjata.
Pendorongan militer ini tidak hanya mengganggu ketentraman hidup, tetapi juga masyarakat sipil mengalami diskriminasi, pendesakan secara sistematis dan terstruktur dengan adanya militer di tempat-tempat sakral dan bukan hanya itu, kami menilai adanya kepentingan tersendiri di balik pendorongan militer di kawasan Kabupaten Lanny Jaya.
Kami menanggap pendropan militer ini tidak perlu dilakukan sebab masyarakat Sipil di Lanny Jaya adalah Masyarakat adat juga, mereka sedang menjaga Tanah adat mereka dan Potensi investasi yang akan mengambil sumber daya alam yang dimiliki oleh mereka.
Perwakilan MAI Komite Agamua juga menyampaikan dan menekankan bahwa segala bentuk kasus yang terjadi di Tanah Papua dengan kedatangan Militer ini juga menghambat aktivitas mama-mama yang mencari makan-minum. Semua hal yang dilakukan ini membuat mama-mama merasa tidak nyaman untuk berakvitas, maka oleh sebab itu kami MAI Komite Agamua dan SEPAHAM menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk menarik TNI yang ada di wilayah Papua.
Secara hukum penempatan Militer Non-Organik di Kabupaten Lanny Jaya sudah melanggar konstitusi, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 yang mengatur bahwa pelibatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik negara, dan dalam kondisi darurat tertentu. Dan ada juga UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pasal 67 ayat 1 menekankan bahwa keamanan di Papua harus dikelola dengan mengutamakan peran kepolisian, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
Aksi Demo Damai juga telah di lakukan oleh Pemuda Peduli Kabupaten Lanny Jaya mengenai Penolakan Militer. Aksi ini dilakukan di Kantor DPR pada tanggal 20 Agustus kemarin, namun bukannya Militer semakin mengurang, tetapi justru semakin bertambah. Aksi tersebut tidak mendapat tanggapan serius dan sebab itu hari ini kami SEPAHAM melakukan Aksi Bisu ini karena tidak ada pergerakan dan tidak ada kebijakan tertentu dari pemerintah Daerah dan juga DPR yang bisa menarik Militer Non organik.
Melihat situasi Wamena hari ini, maka dari itu kami SEPAHAM melakukan aksi bisu hari Selasa, 2 September 2025. Kami SEPAHAM akan menggalang massa besar-besaran melumpuhkan Kota Tiom karena bagi kami Kota Tiom adalah Kota Injil, maka tidak boleh ada Pendropan militer dengan alasan apapun itu.
Kami menekankan bahwa Militer Non-Organik harus segera di kembalikan dan jika tidak dilakukan aksi lebih besar dari yang sekarang ini kami lakukan.
Pernyataan Sikap Sepaham Pemuda-Pemudi Beam Kyiwagi :
▪︎Mendesak kepada Pemerintah Indonesia dalam ini Bupati Kabupaten Lanny Jaya: Alesius Yigibalom, S.Pd. Kapolres Kota Tiom Kompol Nursalam Saka, S.Pd, MM. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bapak Dr.(HC) Jhon Tabo, SE., MBA. , Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.S dan Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto, segera tarik kembali TNI dan Polri organik dan non-organik dari Lanny Jaya, dan seluruh tanah Papua.
▪︎Hentikan Kekerasan Militer Terhadap Masyarakat sipil dan aktivis Pro Demokrasi di Seluruh Tanah Papua dan di Seluruh Indonesia
▪︎Hentikan Kekerasan Militer terhadap masyarakat sipil, dan aktivis pro demokrasi di seluruh tanah Papua, dan di seluruh Indonesia.
▪︎Negara harus bertanggung jawab karena telah menangkap dan mengadili pelaku Pelanggaran HAM Berat diatas Tanah Papua.
▪︎Buka akses Jurnalis Asing untuk masuk ke seluruh Tanah Papua
▪︎Segera usut tuntas pelaku pembunuhan Tobias Silak di Yahukimo
▪︎Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan 4 Tapol NFRPB tanpa syarat.
▪︎Tutup PT Freeport Indonesia dan Segera Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua
